MENINGKATKAN KINERJA SKPD PEMDA MELALUI KOMPILASI LAPORAN KEUANGAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK.

Oleh: Drs. Ec. Rus Budijono. MM., Akuntan., IFRS

Akuntan Reg. Negara D. 50.867

Bagi yang butuh jasa audit, Review dan Kompilasi Kantor Akuntan Publik: 

Hubungi:

Telp. 087852832767, Email: rusbdijono@ymail.com, rusbudijono@gmail.com, websate: www.akuntanpublikswd.com, googleblog: kabswd.blogspot.com

Apakah yang dimaksud Kompilasi Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik?

Kompilasi Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik adalah : Penyusunan Laporan Keuangan (Pertaggung Jawaban) manajemen non Auditiet oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan standart Akuntansi yang berterima umum.

Apa yang dimaksud Standart Akuntansi  yang berterima Umum?

Standart Akuntansi yang berterima umum adalah : Separankat aturan, asioma, kebijaksanaan standart Akuntansi yang sudah disepakati secara umum  yang  diterbitkan oleh Ikatan Akuntan dan berlaku umum, yang terdiri dari:

1.    Standart Akuntansi Internasional ( Internasional Finacial Reporting Standart/IFRS) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Internasional yang berlaku secara Internasional terhitung 1 Januari 2012  mewajibkan ke semua Entitas Diseluruh dunia menggunakan Standart IFRS. Bagi Negara yang pelaporannya belum menggunakan Standart IFRS dikenakan sanksi tidak diberikan pinjaman bank dunia, sehingga pada saat ini seluruh Negara di Dunia sedang mengkonversi ke Standart IFRS, termasuk Amerika Dari standart GAP menjadi IFRS, Selandia baru, Australia,Canada, Inggris, Perancis, termasuk Indonesia wajib menggunakan Standart IFRS.

2.    Di Indonesia masih menggunakan Standart Prinsip Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) non ETAP. Yang pada  saat ini  sedang dikonversi ke Standart IFRS.

Standart  PSAK non ETAP masih digunakan di Indonesia khususnya pada Perusahaan perusahaan di Indonesia seperti Entitas Bisnis : PT/CV/UD/Koperasi/Perpajakan, Entitas Non bisnis non Pemerintah seperti : Yayasan, dan entitas sejenis.

3.    Standart Akuntansi Pemerintahan PP no. 24 tahun 2005 , PP no 71 Tahun 2010  masih digunakan di Pemerintahan Indonesia yang seharus sudah dirubah ke Standart IFRS. Sedangkan Standart Akuntansi pemerintahan PP no. 71 saja belum dilaksanakan di Indonesia , bagaimana akan menggunakan Standart IFRS?. Standart Pelaporan Akuntansi Pemeritahan di Indonesia   ketinggalan 3 langkah dari Standart Internasional:

1.    Dari standart PP no24 tahun 2005 (dari Standart kas menuju basis accrual) harus dirubah ke standart PP no 71 tahun2010 (basis kas dan akrual)

2.    Dari PP 71 tahun 2010 harus dirubah lagi menjadi Ful akrual basisc.

3.    Dari Ful Acrual nantinya akan dirubah lagi menjadi Standar IFRS.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pengelolaan keuangan Negara/daerah selain berpedoman kepada Standart yang saya sebutkan diatas juga berpatokan kepada Undang undang No. 17 tahun 2004 Tentang pengelolaan keuangan Negara yang pelaksnaannya teridiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan ( pertanggung jawaban) dan Pengawasan.

Khusus Pelaporan Pemerintah dan Pemerintah daerah saat ini masih menggunakan Standart Akuntansi PP no. 24 tahun 2005 sedangkan Standart Akuntansi pemerintahan PP no. 71 tahun 2010 kira kira akan diberlakukan 3-5 tahun mendatang. Kemudian muncul pertanyakan kapan Akuntansi Pemerintahan Indonesia akan menggunakan Standart IFRS?, Sedangkan pada Sektor Akuntan Publik yang menggunakan Akuntansi Keungan Indonesia PSK non Etap selangkah lebih maju Karena sudah dikonversi ke IFRS dan sudah dijalankan dengan beberapa kriteria.

a.    Perusahaan yang Go Publik harus menggunakan Standart IFRS.

b.    Sedngkan untuk perushaan kecil dan perusahaan yang belum Go Publik masih menggunakan  Standart PSAK non Etap yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan dikembangkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)


Bagaimana Kesulitan  Akuntansi pada Sektor Publik (Akuntansi pada  Pemerintahan)?:

Kesulitan yang terjadi di seluruh SKPD Pemerintah/Pemerintah Daerah/Provinsi/Kab/kota kurang pahamnya terhadap peraturan pengelolaan keuangan karena lemah dibidang  (SDM) , utamanya atas pemahaman Standart Akuntansi Pemerintahan  yang harus ditrapkan, bahkan banyak para SKPD yang belum bisa menyusun Laporan pertanggungan jawab (laporan keuangan) sendiri sesuai standart Akuntansi yang bererima umum di Indonesia. Oleh karenanya Pemerintah/Pemda Prov/kab/kota menurut saya akan lebih tepat jika bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik terutama bagi Pemda Prov/kab/Kota dan SKPD yang belum mampu menyusun laporan keuangannnya. Dengan bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik akan meningkatkan kinerja bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan SKPD yang ada dibawahnya. Karena Sekalipun Sistem Prosedure dan perencanaan, Pelaksanaan, sudah baik akan tetapi pelaporannya tidak baik (jelek) tidak sesuai standart maka akan menjadi jelek seluruhnya.

Berdasarkan amanat undang undang 1945 General Audit pada sector public (Akuntansi pemerintahan) wajib di audit oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI, akan tetapi karena banyak SKPD pemerintah/Pemda / Prov/kab/kota yang belum mampu menyusun Laporan keuangannya sendiri sesuai standart yang berterima umum ada baiknya jika Kompilasi atau penyusunan laporan keuangannya menggunakan Jasa Kantor Akuntan Publik, sedangkan auditnya tetap oleh BPK RI.

Mengapa Kompilasi (penyusunan)  Laporan keuangan memilih pendekatan pada  Kantor Akuntan Publik ?

 

Kantor Akuntan Publik di Indonesia  lima langkah lebih maju dari Akuntansi sector public (Akuntansi pemerintahan), semua  Kantor Akuntan Publik yang menjadi anggota IAPI dididik dan di Gembleng habis habisan wajib mengikuti berbagai macam  PPL yang diselenggarakan IAPI, bagi Akuntan Publik yang tidak mengikuti PPL tidak diberikan REKOMENDASI MENGAUDIT, bahkan bisa direkomendasikan dicabut ijin prakteknya.

Contoh : Akuntan Publik yang mau mengaudit Perusahaan yang go public harus mempunyai PPL pasar modal yang diterbitkan IAPI, yang mau mengaudit pada sector public (akuntansi pemerintahan) harus mempunyai PPL Akuntansi pemerintahan yang diterbitkan IAPI, mau mengaudit pada bank juga harus mempunyai PPL perbankan, yang diterbitkan IAPI, mau mengaudit Dana Pilkada juga harus mempunyai sertifikasi PPL Pilkada yang diterbitkan IAPI, begitu juga jika mau  mengaudit sector lainnya harus mempunyai PPL PSAK non Etap, termasuk Standart IFRS, dan lain sebagainya.

By : Drs. Ec. Rus Budijono. MM., Akuntan., IFRS

Akuntan Reg. Negara D. 50.867

Supervisor Auditor  Kantor Akuntan Publik Soewardhono & Rekan.

Bagi yang butuh jasa audit, Review dan Kompilasi Kantor Akuntan Publik: 

Hubungi:

Telp. 087852832767, Email: rusbdijono@ymail.com, rusbudijono@gmail.com, websate: www.akuntanpublikswd.com, googleblog: kabswd.blogspot.com